TEMBILAHAN – Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2025 di Gedung Utama DPRD Indragiri Hilir (Inhil) menjadi forum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Inhil, H. Herman, tahun 2024. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati Yuliantini, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan, Bupati Herman memaparkan kondisi keuangan daerah dan strategi penanganannya, 21 April 2025.
Bupati menjelaskan kondisi keuangan daerah tahun 2024 yang kurang menguntungkan, sehingga Pemkab Inhil memutuskan untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Namun, beliau menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan program prioritas dan memastikan pelayanan publik tetap optimal. Strategi khusus telah disiapkan untuk menghadapi tantangan ini.
Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Arahan tegas disampaikan kepada seluruh jajaran birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah.
Menanggapi pemaparan Bupati, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemkab Inhil dalam menjalankan program prioritas meskipun menghadapi kendala keuangan. "Kami di DPRD akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil," ujar Iwan Taruna. Ia juga berharap agar strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga tetap harus menjadi prioritas," tambahnya. Rapat Paripurna ditutup dengan kesepakatan untuk terus mengawasi dan mendukung kinerja pemerintah daerah dalam membangun Inhil yang lebih baik.(Adv)